Oleh: Tommy Tamtomo
Dewan Pengawas Indonesia Cyber Security Forum (ICSF)
MITRAPOL.com, Jakarta – Perdebatan mengenai relasi antara militer dan pemerintahan sipil sejatinya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang lebih layak memimpin sebuah negara. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: pola pikir seperti apa yang dibutuhkan untuk mengelola negara modern yang semakin kompleks?
Militer dibangun di atas prinsip komando, disiplin, kepatuhan, rantai komando, dan kecepatan eksekusi. Dalam situasi perang, kualitas-kualitas tersebut bersifat vital. Keterlambatan atau keraguan dalam mengambil keputusan dapat berujung pada kekalahan.
Namun, negara modern bukanlah medan tempur.
Negara merupakan sistem yang sangat kompleks dan harus mampu melayani kebutuhan masyarakat yang beragam. Mulai dari bayi yang memerlukan imunisasi, anak-anak yang membutuhkan pendidikan berkualitas, petani yang bergantung pada stabilitas pangan, masyarakat perkotaan yang memerlukan transportasi publik yang layak, hingga dunia usaha yang membutuhkan kepastian regulasi.
Mengelola seluruh kebutuhan tersebut memerlukan lebih dari sekadar kemampuan memberi perintah. Negara membutuhkan systems thinking atau kemampuan berpikir sistemik.
Pemikir militer asal Prusia, Carl von Clausewitz, pernah menyatakan bahwa perang merupakan kelanjutan politik dengan cara lain. Pandangan tersebut sering disalahartikan. Sesungguhnya, Clausewitz ingin menegaskan bahwa perang sekalipun harus tunduk pada tujuan politik yang lebih besar. Artinya, militer adalah instrumen negara, bukan pengganti akal kenegaraan.
Pemikiran serupa juga dikemukakan oleh ilmuwan politik Samuel P. Huntington dalam The Soldier and the State. Ia menekankan pentingnya objective civilian control, yakni militer profesional yang kuat di bidang pertahanan, namun tetap berada di bawah otoritas sipil yang memahami strategi besar negara.
Persoalan muncul ketika logika komando taktis diterapkan secara mentah dalam tata kelola pemerintahan.
Fenomena tersebut dapat dibaca melalui dinamika pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Secara moral, hampir tidak ada yang menolak gagasan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah. Dari perspektif pembangunan manusia, investasi pada perbaikan gizi anak memiliki manfaat jangka panjang terhadap produktivitas nasional.
Namun, skala besar program MBG justru menuntut desain kelembagaan yang nyaris tanpa celah.
Pelaksanaan program ini memerlukan integrasi yang matang antara rantai pasok pangan, sistem penyimpanan, keamanan makanan, tata kelola vendor, integritas pengadaan, mekanisme audit, pemerataan distribusi, pencegahan kebocoran, hingga sistem pemantauan secara real time.
Pada praktiknya, berbagai persoalan mulai muncul. Publik menyaksikan adanya ketidaksiapan sejumlah dapur umum, standar pengawasan mutu yang belum seragam, insiden keracunan makanan di sejumlah daerah, hingga tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi sorotan.
Lebih jauh lagi, penegak hukum telah menetapkan sejumlah tersangka dalam dugaan kasus korupsi terkait tata kelola program MBG, termasuk mantan pejabat Badan Gizi Nasional dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan kewenangan.
Pada titik ini, persoalannya tidak lagi semata-mata bersifat teknis.
Kondisi tersebut mencerminkan adanya krisis berpikir strategis.
Program publik berskala besar tidak cukup dijalankan dengan semangat mobilisasi nasional atau retorika heroik. Kebijakan raksasa memerlukan apa yang disebut teori sistem sebagai institutional resilience, yaitu kemampuan institusi untuk bertahan menghadapi tekanan, mencegah praktik korupsi, serta melakukan koreksi secara cepat ketika terjadi kesalahan.
Seorang komandan lapangan akan bertanya, “Bagaimana menjalankan misi hari ini?”
Sebaliknya, seorang negarawan akan bertanya, “Apakah sistem ini berkelanjutan secara fiskal, administratif, dan politik dalam lima hingga dua puluh tahun ke depan?”
Perbedaan cara berpikir tersebut tampak sederhana, namun memiliki dampak yang sangat besar.
Sosiolog Max Weber menjelaskan bahwa negara modern tidak bertahan karena karisma individu semata, melainkan karena keberadaan institusi yang legal, rasional, dan kuat. Ketika institusi lemah, program yang baik sekalipun rentan terjebak dalam patronase, praktik rente, dan moral hazard.
Inilah sebabnya negara-negara besar modern menempatkan tata kelola pemerintahan di atas kepemimpinan personal.
Amerika Serikat memiliki kekuatan militer terbesar di dunia, tetapi keputusan akhir tetap berada dalam sistem sipil-konstitusional. Demikian pula Tiongkok, meski menganut model politik berbeda, tetap mengandalkan kapasitas birokrasi yang kuat dalam mengelola negara.
Pada akhirnya, pertanyaan yang relevan bukanlah apakah seorang pemimpin berasal dari kalangan militer atau sipil.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah seorang pemimpin mampu berevolusi dari operator taktis menjadi arsitek strategis.
Bangsa modern membutuhkan perpaduan tiga kualitas utama sekaligus, yakni security mindset, literasi ekonomi, dan kebijaksanaan kemanusiaan.
Tanpa literasi ekonomi, program populis berpotensi berubah menjadi beban fiskal. Tanpa literasi kelembagaan, program yang mulia dapat menjadi ladang rente. Dan tanpa kerendahan hati, kritik justru dipandang sebagai ancaman, padahal sering kali merupakan sistem peringatan dini bagi perbaikan kebijakan.
Negara bukanlah batalyon.
Rakyat bukan pasukan yang cukup digerakkan melalui perintah.
Bangsa adalah ekosistem yang hidup, kompleks, tidak linear, dan penuh konsekuensi yang kerap tidak terduga.
Barangkali di sanalah letak perbedaan antara sekadar operator kekuasaan dan seorang negarawan sejati.
