Oleh: Djoko Setijowarno
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
MITRAPOL.com | Jakarta – Dua dekade perjalanan Transjakarta menunjukkan bahwa investasi pada transportasi publik mampu mengubah wajah mobilitas perkotaan secara signifikan. Dari sebuah layanan Bus Rapid Transit (BRT) yang pada 2004 hanya melayani sekitar 40 ribu penumpang per hari di Koridor 1, kini Transjakarta telah berkembang menjadi sistem angkutan massal yang menjangkau 92,4 persen penduduk Jakarta dengan jumlah pelanggan mencapai sekitar 1,5 juta orang per hari pada pertengahan 2026.
Pencapaian tersebut layak diapresiasi. Namun, di balik keberhasilan memperluas akses layanan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat integrasi antarmoda, terdapat tantangan besar yang mulai muncul, yakni meningkatnya beban subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Kondisi ini menjadi persoalan yang perlu dicermati agar keberhasilan Transjakarta tetap berkelanjutan tanpa membebani kemampuan fiskal daerah.
Transformasi yang Tidak Terjadi dalam Semalam
Keberhasilan Transjakarta merupakan hasil proses panjang yang berlangsung selama lebih dari dua dekade. Perjalanan tersebut dapat dibagi dalam tiga fase utama.
Fase pertama adalah ekspansi jaringan layanan dan penguatan kelembagaan. Pembentukan PT Transportasi Jakarta sebagai operator profesional menjadi fondasi penting bagi pengembangan sistem BRT. Langkah ini mendorong peningkatan jumlah penumpang dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu pelanggan setiap hari.
Fase kedua berfokus pada peningkatan mutu pelayanan. Perbaikan armada, peningkatan standar keselamatan, revitalisasi halte, serta pengembangan layanan pengumpan (feeder) membuat Transjakarta semakin mudah diakses oleh masyarakat.
Sementara itu, fase ketiga ditandai dengan digitalisasi layanan, integrasi antarmoda, penggunaan bus listrik, hingga pengembangan kerja sama bisnis melalui skema naming rights. Pendekatan tersebut menjadikan Transjakarta bukan sekadar operator bus, melainkan bagian dari ekosistem mobilitas perkotaan modern.
Perluasan Akses Menjadi Kunci
Data operasional menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan.
Hingga 2025, Transjakarta mengoperasikan lebih dari 5.200 armada, termasuk hampir 3.000 unit Mikrotrans. Seluruh armada tersebut melayani 233 rute dengan jaringan koridor BRT sepanjang 409 kilometer dan jalur pengumpan lebih dari 2.300 kilometer.
Didukung 245 halte BRT serta lebih dari 7.300 titik pemberhentian bus, layanan Transjakarta kini menjangkau hampir seluruh wilayah Jakarta.
Perluasan jaringan inilah yang mendorong kenaikan cakupan layanan dari sekitar 67 persen populasi Jakarta pada 2018 menjadi 92,4 persen pada 2025. Artinya, hampir seluruh warga Jakarta kini memiliki akses yang relatif mudah menuju layanan transportasi publik.
Kualitas Layanan Ikut Meningkat
Keberhasilan Transjakarta tidak hanya diukur dari jumlah penumpang.
Indeks Kepuasan Pelanggan terus mengalami peningkatan, demikian pula capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM). Tingkat kecelakaan operasional juga berhasil ditekan hingga sekitar 40 persen dibandingkan 2022.
Peningkatan kualitas tersebut menunjukkan bahwa ekspansi layanan tidak mengorbankan aspek keselamatan maupun kenyamanan pengguna.
Langkah revitalisasi halte yang dilakukan sejak 2022 juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan pengalaman pelanggan, meskipun hingga kini baru sekitar seperlima dari total halte yang telah direvitalisasi.
Kebijakan Tarif Murah dan Gratis Memiliki Nilai Sosial
Salah satu kekuatan Transjakarta adalah keberhasilannya menghadirkan transportasi publik yang tetap terjangkau.
Selain tarif reguler yang relatif murah, pemerintah juga memberikan layanan gratis kepada berbagai kelompok masyarakat melalui Kartu Layanan Gratis (KLG).
Program tersebut menyasar sedikitnya 15 kelompok penerima manfaat, antara lain lansia, penyandang disabilitas, pelajar penerima bantuan pendidikan, aparatur sipil negara tertentu, penghuni rumah susun, petugas pelayanan publik, hingga veteran.
Mulai 2026, cakupan penerima layanan gratis diperluas kepada pekerja swasta dengan penghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau di bawah Rp6,2 juta.
Kebijakan ini memiliki dimensi sosial yang kuat karena memperluas akses mobilitas masyarakat berpenghasilan rendah.
Tantangan Fiskal Semakin Besar
Di balik berbagai capaian tersebut, terdapat konsekuensi yang tidak dapat diabaikan.
Biaya produksi Transjakarta terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Dari sekitar Rp1 triliun pada 2015, biaya operasional diproyeksikan mencapai Rp5,5 triliun pada 2026.
Seiring meningkatnya biaya operasional, porsi subsidi terhadap APBD DKI Jakarta juga mengalami kenaikan.
Jika pada 2015 subsidi hanya sekitar satu persen dari total APBD, maka pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar enam persen.
Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari perluasan jaringan layanan, bertambahnya armada, peningkatan jumlah penerima tarif gratis, hingga program elektrifikasi bus yang membutuhkan investasi cukup besar.
Dalam perspektif kebijakan publik, subsidi memang merupakan instrumen penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan transportasi yang terjangkau.
Namun, apabila pertumbuhan subsidi lebih cepat dibandingkan kemampuan fiskal pemerintah daerah, maka akan muncul risiko terhadap keberlanjutan pembiayaan layanan publik di masa depan.
Transportasi Publik Harus Tetap Berkelanjutan
Transformasi Transjakarta membuktikan bahwa transportasi publik berkualitas mampu mengubah perilaku mobilitas masyarakat.
Keberhasilan mencapai 1,5 juta pelanggan per hari merupakan indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap angkutan massal.
Meski demikian, keberhasilan tersebut perlu diimbangi dengan strategi pembiayaan yang lebih inovatif.
Optimalisasi pendapatan non-tarif melalui kerja sama komersial, pengembangan kawasan berbasis transportasi (Transit Oriented Development), pemanfaatan aset, digitalisasi layanan, serta peningkatan efisiensi operasional dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi APBD.
Di sisi lain, evaluasi berkala terhadap kebijakan tarif gratis juga perlu dilakukan agar program tersebut tetap tepat sasaran dan memberikan manfaat sosial yang optimal.
Penutup
Transjakarta telah berkembang menjadi salah satu sistem Bus Rapid Transit terbesar di Asia Tenggara dan menjadi contoh keberhasilan pembangunan transportasi publik di Indonesia.
Keberhasilan memperluas akses layanan hingga menjangkau lebih dari 92 persen warga Jakarta, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengintegrasikan berbagai moda transportasi merupakan capaian yang patut diapresiasi.
Namun, keberhasilan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan fiskal yang sehat. Tantangan terbesar ke depan bukan lagi sekadar meningkatkan jumlah penumpang, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan layanan tetap berjalan seiring dengan keberlanjutan pembiayaan.
Apabila keseimbangan antara pelayanan publik dan pengelolaan keuangan dapat dijaga, Transjakarta tidak hanya akan menjadi kebanggaan Jakarta, tetapi juga model transportasi perkotaan yang layak direplikasi oleh berbagai daerah di Indonesia.
