MITRAPOL.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan akan difokuskan pada penguatan ekonomi desa, hilirisasi sektor pertanian, serta optimalisasi program nasional agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata hingga ke wilayah pedesaan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, dalam Sarasehan bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana?” yang digelar di Hotel Radisson, Bandar Lampung, Senin (11/5/2026).
Menurut Ganjar, program unggulan “Desaku Maju” menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu di perkotaan, melainkan bergerak kuat dari desa sebagai pusat produksi dan penggerak ekonomi daerah.
“Concern Pak Gubernur melalui program Desaku Maju adalah memastikan program pusat tetap inline, namun nilai tambah ekonominya harus bertahan di daerah, khususnya desa. Jangan sampai uangnya justru lari ke kota,” ujar Ganjar.
Ganjar menjelaskan, arah pembangunan Lampung telah diselaraskan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Menurutnya, Lampung tidak memiliki sumber daya tambang besar seperti sejumlah provinsi lain, sehingga strategi pembangunan diarahkan pada hilirisasi komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.
“Lampung harus kuat di sektor pangan dan pertanian. Nilai tambah hasil bumi harus dinikmati masyarakat Lampung sendiri,” tegasnya.
Ia juga memaparkan sejumlah indikator makro ekonomi Lampung yang menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan pada 2025 tercatat berada di angka 9,66 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,58 persen, menjadikan Lampung salah satu provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Pulau Sumatera.
Meski demikian, Pemprov Lampung mengakui masih memiliki pekerjaan rumah besar, terutama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penguatan nilai tukar petani.
Ganjar menegaskan, program Desaku Maju dirancang untuk memperkuat rantai pasok ekonomi desa, termasuk mendukung kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui keterlibatan langsung petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal.
Namun, tantangan yang dihadapi bukan hanya soal produksi, melainkan skala usaha dan kontinuitas pasokan. Banyak pelaku usaha desa yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga belum dapat masuk ke sistem distribusi program nasional.
Selain itu, Pemprov juga mendorong pembangunan infrastruktur ekonomi di sentra produksi pertanian, salah satunya melalui penyediaan dryer (pengering gabah) untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan keuntungan petani.
“Kalau dryer tersedia di sentra-sentra komoditas, biaya produksi dan distribusi bisa ditekan. Margin keuntungan bisa tetap berputar di desa,” jelasnya.
Tak hanya fokus pada sektor pertanian, Lampung juga mulai mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) berbasis biomassa dan bioetanol.
Ganjar menyebut limbah pertanian seperti daun tebu dan singkong memiliki potensi besar sebagai sumber energi alternatif masa depan yang dapat menopang ketahanan energi daerah.
Dalam forum yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung sekaligus Kepala Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengungkapkan bahwa Lampung saat ini menjadi provinsi dengan capaian pembentukan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tertinggi secara nasional.
Hingga kini, tercatat lebih dari 1.150 dapur MBG telah beroperasi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 2,3 juta orang.
Meski demikian, Saipul mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari standar dapur, sertifikasi higiene sanitasi, hingga kasus keracunan makanan.
“Saat ini sekitar 84,6 persen dapur MBG di Lampung telah memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Asintel Kasdam II/Sriwijaya Kolonel Inf Erwin Agung T. Wiyono menegaskan TNI siap mendukung program prioritas nasional seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, program MBG, hingga pembangunan jembatan di daerah terpencil.
Sementara itu, Kasubbid PID Bidhumas Polda Lampung Kompol Andri Yulianto menekankan pentingnya stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
“Investasi dan aktivitas ekonomi hanya bisa tumbuh dalam situasi yang aman dan kondusif,” ujarnya.
Ketua AMSI Lampung Hendri Setiadi mengingatkan agar program MBG tidak dipandang sekadar program makan gratis, tetapi momentum besar membangun ekosistem ekonomi lokal berbasis desa.
Sarasehan yang digelar oleh SMSI, JMSI, dan AMSI Lampung itu kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel bersama mahasiswa, tokoh adat, pegiat media, birokrasi, dan aktivis masyarakat sipil.
Melalui forum tersebut, Pemprov Lampung berharap sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, media, dan masyarakat dapat memperkuat arah pembangunan daerah menuju Lampung yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
