Oleh: Teuku Indra Yoesdiansyah, SKM., S.H.
Ketua Relawan Gerakan Nasional Patriot Pancasila (GNPP) Prabowo-Gibran Provinsi Aceh
MITRAPOL.com, Aceh – Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, setiap proses penegakan hukum dalam perkara korupsi harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku.
Belakangan ini, publik menyoroti kabar mengenai rencana pengajuan status Justice Collaborator (JC) oleh salah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang tengah menjadi perhatian masyarakat. Fenomena ini menarik untuk dikaji, baik dari perspektif hukum maupun dari sudut pandang etika publik.
Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan Justice Collaborator memang diakui sebagai salah satu instrumen penting untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap kejahatan yang bersifat terorganisasi. Namun, mekanisme tersebut bukanlah hak yang dapat diberikan secara otomatis kepada setiap tersangka.
Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 serta berbagai regulasi terkait perlindungan saksi dan korban, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Salah satu prinsip mendasar adalah bahwa pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana yang sedang diusut.
Atas dasar itu, setiap permohonan JC harus diuji secara objektif oleh aparat penegak hukum berdasarkan fakta, alat bukti, serta peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Penilaian tidak boleh didasarkan pada opini publik ataupun tekanan politik, melainkan semata-mata pada ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai warga negara yang mendukung agenda pemberantasan korupsi, saya berpandangan bahwa mekanisme Justice Collaborator tidak boleh disalahgunakan sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum. Instrumen ini harus tetap ditempatkan pada tujuan utamanya, yakni membantu mengungkap jaringan kejahatan yang lebih besar demi terwujudnya keadilan.
Selain aspek hukum, terdapat pula dimensi moral yang perlu menjadi perhatian. Setiap pejabat publik yang diberikan amanah mengelola program strategis negara sejatinya memikul tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Ketika muncul dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program yang menyangkut kepentingan rakyat, maka yang dibutuhkan bukan hanya pembelaan diri, tetapi juga sikap kooperatif dalam membantu proses penegakan hukum.
Publik tentu berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam perkara korupsi, apabila terbukti bersalah melalui proses peradilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara jujur dan terbuka. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, maka asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati.
Dalam konteks dugaan korupsi yang berkaitan dengan program pelayanan masyarakat, sensitivitas publik menjadi sangat tinggi karena dana yang dikelola pada dasarnya berasal dari rakyat dan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat pula. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi prinsip utama dalam setiap pengelolaan program negara.
Pada akhirnya, saya meyakini bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan instrumen hukum yang kuat, tetapi juga keberanian moral dari setiap penyelenggara negara untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil.
Penegakan hukum yang adil, objektif, dan tanpa pandang bulu akan menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa kepentingan bangsa tetap berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dapur anak soni sonjaya juga harus diperiksa apakah sudah sesuai aturan yang berlaku dan korupsi dalam program presiden terkait Makanan Bergizi Gratis untuk anak Indonesia merupakan kejahatan yang luar biasa apabila terbukti maka minimal hukuman seumur hidup bahkan jika perlu hukuman mati layak buat mereka para terhukum nantinya
Wallahu a’lam bishawab.
