Pj Wali Kota Sabang Jelaskan Penyebab Defisit Anggaran Kota Sabang

MITRAPOL.com, Kota Sabang – Penjabat (Pj) Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi menyampaikan penyebab defisit anggaran yang terjadi di Kota Sabang pada tahun 2022, pasca ditinggal eks Wali Kota Sabang, Nazaruddin alias Tgk Agam.

Menurut Pj Wali Kota Sabang, salah satu peyebab terjadinya defisit anggaran di Pemko Sabang pada tahun 2022, saat Ia masuk menjadi Pemimpin Sabang, salah satunya karena berbeda rencana asumsi penerimaan dengan realisasi.

“Memang ada asumsi penerimaan yang tidak terealisasi sesuai rencana, jadi saat itu ada refocusing pada saat Covid-19, ada komponen penerimaan yang asumsinya terlalu besar, ternyata realisasinya tidak seperti itu, sehingga terjadilah defisit,” ungkap Pj Wali Kota Sabang.

Hal itu disampaikan Pj Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi dalam wawancara dengan Wartawan Media Mitrapol Aceh, di ruang kerja Pj Wali Kota Sabang, Rabu siang 7 Desember 2022.

Reza Fahlevi juga telah merencanakan dan meminta kepada jajarannya untuk bersama-sama mengatasi hal itu untuk tahun ini, termasuk menunda beberapa kegiatan proyek yang kurang prioritas.

“Kita telah meminta untuk menunda beberapa kegiatan yang dianggap masih bisa ditunda untuk tahun depan, itu terpaksa kita lakukan karena memang uangnya sangat terbatas,” katanya.

Wartawan Mitrapol Aceh sempat menyinggung, apakah terjadinya defisit anggaran Kota Sabang disebabkan adanya kegiatan susupan dari oknum tertentu atau “penumpang gelap” di dalam anggaran Pemko Sabang.

Menanggapi hal itu, Pj Wali Kota Sabang menilai seharusnya mekanisme perencanaan dan alokasi anggaran seharusnya sudah sesuai dengan prosedur penyusunan anggaran pada tahun 2021 lalu.

Sementara untuk anggaran Pokir DPRK Sabang dengan angka minimal Rp 900 juta per anggota, diharapkan sesuai dengan aspirasi yang diserap pada masa reses, sehingga program yang dijalankan Pemko Sabang sesuai dengan harapan masyarakat Kota Sabang.

“Mereka banyak mendapat usulan dan apa yang mereka lihat perlu diprioritaskan dan hal yang disampaikan dalam Pokir, itu dibenarkan jika berdasarkan program berbasis kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Angka mulai Rp 900 juta hingga Rp 2 Miliaran untuk Pokir Dewan itu diminta harus disesuaikan berdasarkan jumlah proposal dan usulan dari masyarakat yang ada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

“Yang dinaikkan itu data programnya bukan data uangnya, itu pasti ada lampirannya yang menjelaskan programnya apa, bukan bentuknya uang tapi itu program,” ungkapnya.

Selain usulan dari masyarakat melalui anggota dewan, ada data-data dari tim yang hasil rekapan, “Kita punya tim TAPD, ada data-data, program-program tentu didasarkan pada jumlah anggarannya berapa,” kata mantan Kadisbudpar Aceh itu.

“Kita sudah lihat program itu sejalan dengan usulan berdasarkan musrembang, berdasarkan hasil komunikasi dengan masyarakat, tinggal nanti kita lihat realisasinya apakah tepat sasaran,” sambungnya.

Pj Wali Kota Sabang menambahkan jika programnya bagus- bagus, ada untuk kelompok masyarakat, untuk nelayan, ada juga untuk pariwisata, “tapi nanti kita kawal bersama supaya benar – benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Pj Wali Kota, Reza Fahlevi juga mengklarifikasi adanya tuduhan beberapa pihak bahwa dari anggaran Pokir anggota dewan, termasuk pokir untuk Pj Wali Kota, Ia menjelaskan, Wali Kota itu bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan di dalam APBD.

“Kalau dibilang Pokir pak Pj itu tidak ada karena semua APBD merupakan tanggung jawab kita, sebagai Wali Kota yang bertanggung jawab terhadap anggaran,” ucapnya.

Reza Fahlevi menuturkan, Ia memang sempat menyampaikan beberapa usulan kepada anggota dewan berupa ide – ide yang bisa diambil dan dijadikan program oleh wakil rakyat yang serius dan ingin membangun Sabang.

“Ada waktu itu kita sampaikan, ini ada rencana program, ada peningkatan kapasitas SDM, ada untuk peningkatan event, ada untuk promosi dan sebagainya, kalau tidak punya ide silahkan dimasukkan ide – ide ini, kita tawarkan, Oh ini untuk Pak Pj, bukan, semua program dan anggaran APBD ini memang untuk kita Daerah,” imbuhnya.

Bukan itu saja, Pj Wali Kota Sabang menyebutkan, target PAD Kota Sabang sekitar Rp 75 Miliar, yang diperoleh sekitar Rp 50-60 Miliar pada tahun 2022, sementara Pokir dewan sekitar Rp 33 Miliar, berdasarkan data yang beredar di masyarakat.

Pj Wali Kota juga menjelaskan, sekarang pengusulan anggaran itu tersistem yang diusulkan pada awal tahun termasuk harus melalui musrembang.

Angka Rp 23 atau Rp 33 Miliar, itu kata Pj Wali Kota, masih sebatas usulan berdasarkan proposal- proposal yang masuk, namun tetap disesuaikan dengan kondisi anggaran dan sistem penganggaran yang ada.

“Ini masih berproses, memang alokasi umumnya sudah ditetapkan, tapi dalam evaluasi nanti kita akan mengevaluasi lagi berdasarkan juga pada hasil di lapangan dan masukan dari masyarakat,” pungkasnya.

 

Pewarta : Hidayat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *