MITRAPOL.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat akses keuangan masyarakat melalui optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan berbagai program inklusi keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).
Dalam arahannya, Jihan menegaskan bahwa keberhasilan TPAKD tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan sejauh mana program-program tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Yang paling utama dari KPI TPAKD bukan sekadar banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi bagaimana akses keuangan benar-benar menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah, meningkatkan pembiayaan UMKM, serta berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran,” ujar Jihan.
Menurutnya, akses terhadap layanan keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, UMKM, hingga ekonomi kreatif yang membutuhkan dukungan pembiayaan dan literasi keuangan yang memadai.
Jihan menyoroti masih rendahnya pemanfaatan berbagai fasilitas pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Lampung.
Karena itu, ia meminta seluruh anggota TPAKD untuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan akses pembiayaan belum berjalan optimal.
“Kita perlu membedah secara mendalam penyebab rendahnya akses pembiayaan ini. Apakah karena kurangnya informasi, kendala administrasi, atau faktor lainnya. Forum TPAKD harus mampu menghadirkan solusi yang konkret,” katanya.
Selain itu, Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya kontribusi TPAKD dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung yang saat ini berada di peringkat ke-26 dari 38 provinsi di Indonesia.
Menurutnya, peningkatan kualitas ekonomi masyarakat melalui akses keuangan yang lebih luas harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.
“Pak Gubernur sangat fokus terhadap peningkatan IPM Lampung. Karena itu seluruh program yang dijalankan harus mampu menjadi pengungkit peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan Provinsi Lampung pada 2025 mencapai 80,51 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 66,46 persen.
Meski menunjukkan tren positif, Pemprov Lampung menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan melalui berbagai inovasi program dan penguatan kolaborasi antarinstansi.
Saat ini, sejumlah program prioritas yang terus didorong antara lain: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, Program Desa Perekonomian Kuat dan Masyarakat Sejahtera (Desa PERKASA) dan Program Desaku Maju
Jihan meminta seluruh perangkat daerah mengawal pelaksanaan program tersebut hingga tingkat desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita memiliki instrumen sampai ke desa, kelurahan, RT dan RW. Tinggal bagaimana mengorkestrasi seluruh program agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, melaporkan bahwa sepanjang 2025 hingga Maret 2026, TPAKD Lampung telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau lebih dari 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota.
Selain itu, TPAKD juga menyelenggarakan 25 kegiatan business matching melalui sejumlah program unggulan seperti Desa PERKASA, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (Si Cantiks), dan Bank Sampah Sekolah.
Menurut Otto, pengembangan Desa PERKASA kini diperkuat melalui sinergi dengan berbagai program strategis seperti Desa Cantik (Desa Cinta Statistik), Smart Village Bank Lampung, Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, hingga pengembangan desa wisata.
“Ke depan, TPAKD diarahkan menjadi orkestrator pengembangan ekonomi daerah. Kami berharap setiap desa memiliki produk unggulan dan ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan,” kata Otto.
Selain rapat pleno, kegiatan juga dirangkaikan dengan pembekalan sertifikasi TPAKD guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program percepatan akses keuangan secara lebih efektif.
Melalui rapat pleno tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Lampung.
