MITRAPOL.com, Sukabumi – Patut menjadi perhatian pemerintah pusat terkait dengan kucuran anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), pasalnya, hingga saat ini ada pihak sekolah yang masih merasa kekurangan dengan dana anggaran tersebut. Salah satunya, SMKN 1 Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
Disampaikan, Encep Silahutaufa selaku Kepala Tata Usaha (TU) SMKN 1 Palabuhanratu yang menyatakan bahwa hingga saat ini anggaran BOS yang diterima belum mencukupi. Mengingat, banyaknya kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.
“Disini mah pak, full…kalau berbicara soal SMK kalau kegiatan udah. Bahkan kita jujur aja anggaran sampai hari ini yang ada ini bakal nombok, aslinya,” ujar Encep saat ditemui Mitrapol.com, Kamis (24/10/24).
Kemudian, media ini juga mempertanyakan tentang kebenaran dari jumlah siswa serta nilai anggaran dana BOS pertahun sejak tahun 2020 – 2023, yang telah diterima pihak SMKN 1 Palabuhanratu.
“Siswa 300 lebih, enggak sampai 700. Kemungkinan nilai anggaran itu benar, tapi kalau realisasi lebih. Kita ada marching band, terus paskibra dan setiap even kita ngirim,” imbuhnya.
Selanjutnya, Awan Sudianto juga menjelaskan terkait penggunaan anggaran – anggaran bantuan dana BOS, pada masa covid – 19 sejak tahun 2020 – 2021.
“Kalau kegiatan tetap ada di internal kita, marching tetap jalan dan itu enggak bisa. Terus kita apel pakai terompet dan sebagainya. Kalau kita SMK pasti, liat sendiri lah. Cuma yang menjadi masalah itu animo masyarakat orientasi bahwa di laut,” jelas Encep dengan meyakinkan tim media.
Bahkan, dikatakannya jika anggaran sarpras yang dikeluarkan senilai 187 juta di masa pandemi covid – 19, adalah dampak bencana alam.
“Liat aja, insya Allah kalau saya liat. Kebetulan saya dibidang sarana. Saya sampai mencari temen- temen bangun WC. Kemaren kasus gempa banyak yang mau tidak mau. Itupun pemeliharaan mau tidak mau kita nombok untuk anak belajar dengan baik. Makanya jujur saya sebelumnya disekolah besar, sampai transportasi enggak ada. Saya harap bantuan,” pungkasnya.
Kedepan, media ini akan meminta tanggapan kepada Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terkait pernyataan Kepsek SMKN 1 Palabuhanratu, yang merasa kekurangan anggaran. Lalu, media ini juga akan berkoordinasi bersama lembaga pengawas lainnya, untuk melihat secara detail anggaran yang telah diterima pihak SMKN 1 Palabuhanratu.
Jikapun ini tidak benar dan ternyata ada indikasi korupsi atas pengelolaan anggaran dana BOS. Maka tim media akan melaporkannya kepada APH (Aparat Penegak Hukum) untuk memeriksa seluruh laporan penggunaan anggaran tersebut. Sehingga anggaran yang telah diterima sesuai dengan realisasinya.
Perlu diketahui, bahwa anggaran dana BOS yang diterima pihak SMKN 1 Palabuhanratu sejak tahun 2020 – 2023 senilai 1,9 miliar. Dalam kurun waktu empat tahun yakni Tahun 2020 (508 juta), Tahun 2021 ( 503 juta), Tahun 2022 (555 juta) dan Tahun 2023 (408 juta).
Pewarta : Tim
